BLITAR KLIKSURABAYA CO ID-Penerapan operasional Kawasan Makam Bung Karno (MBK) selama 24 jam penuh di Kota Blitar memicu beragam dinamika di tengah masyarakat.
Menanggapi pro-kontra yang bermunculan, Aktivis Literasi Kota Blitar, Zaki Mustofa menilai publik maupun pemerintah sebaiknya tidak terburu-buru memvonis keberhasilan atau kegagalan kebijakan anyar tersebut.
Zaki menegaskan, kebijakan operasional MBK 24 jam sejauh ini baru berjalan kurang dari satu bulan. Dalam teori kebijakan publik, terdapat konsep policy lag, yakni masa jeda antara awal implementasi sebuah aturan dengan dampak nyata yang dapat diukur di lapangan.
“Kebijakan ini masih sangat baru, bahkan belum genap satu bulan berjalan. Jadi sebenarnya masih terlalu dini jika langsung dinilai berhasil atau gagal. Ada masa policy lag yang harus kita pahami bersama,” ujar Zaki, Jumat (4/9/2026).
Butuh Waktu Minimal 3 Bulan untuk Evaluasi
Menurut Zaki, evaluasi jangka pendek yang komprehensif idealnya baru bisa dilakukan setelah aturan berjalan minimal tiga bulan. Rentang waktu tersebut dianggap ideal untuk melihat tren dan grafik perubahan aktivitas ekonomi warga secara obyektif.
Dalam kurun waktu tiga bulan, Pemkot Blitar dan pemangku kepentingan dapat membaca secara utuh pola kunjungan peziarah, dinamika omzet pedagang, intensitas jasa transportasi becak, okupansi penginapan, hingga geliat ekonomi malam di sekitar kawasan MBK.
“Kalau baru berjalan beberapa minggu, apa yang mau dikoreksi atau dinilai? Pola pergerakannya saja belum muncul dan belum bisa dibaca secara utuh sebagai bahan evaluasi rasional,” tegasnya.
Kendati demikian, Zaki menyadari bahwa setiap perubahan tata kelola pasti diiringi proses penyesuaian yang menimbulkan pro dan kontra. Berbagai keluhan awal yang disampaikan oleh para pedagang, pengusaha, maupun pelaku jasa di sekitar makam tetap harus diserap sebagai bahan pemantauan (monitoring) pemerintah.
Oleh karena itu, ia mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar untuk segera menggencarkan sosialisasi dan edukasi secara masif kepada para pelaku usaha di kawasan MBK.
“Pro dan kontra itu hal yang wajar karena masyarakat butuh waktu beradaptasi dengan ritme baru. Solusinya sederhana, Pemkot Blitar harus turun menggandeng tokoh masyarakat sekitar untuk mengedukasi warga agar paham arah dan manfaat kebijakan ini,” jelas Zaki.
Ia juga mengimbau agar dinamika sosial dari kebijakan ini tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memprovokasi suasana.
“Kasihan masyarakat kalau diadu domba atau diprovokasi. Warga di sekitar MBK butuh dicerdaskan dan didampingi agar bisa menangkap peluang ekonomi dari operasional 24 jam ini, bukan malah diseret ke dalam polemik yang tidak perlu,” pungkasnya.***
